Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal guna meningkatkan kemandirian fiskal. Salah satu instrumen fiskal alternatif yang bernilai strategis tinggi adalah Barang Milik Daerah (BMD). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tata kelola pemanfaatan aset kekayaan daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi di Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tugu Keris Siginjai, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, serta merumuskan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dihimpun melalui wawancara mendalam bersama informan kunci dari BPKAD, Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan perwakilan pedagang, serta dilengkapi dengan observasi lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemanfaatan aset tetap berupa tanah dan ruang publik di kawasan tersebut belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya mematuhi instrumen administratif resmi. Dua ratus tujuh puluh tujuh pedagang kaki lima memanfaatkan lahan tanpa kontrak sewa formal, yang memicu potensi kehilangan pendapatan daerah (fiscal loss). Hambatan utama meliputi keterbatasan kuantitas dan kompetensi SDM penilai aset, ego sektoral, serta fragmentasi pemungutan keuangan di lapangan yang membuat kontribusi PAD murni sangat minim (sekitar delapan juta rupiah per bulan). Rekomendasi penelitian ini adalah pembentukan Satgas Terpadu lintas OPD, penerbitan Peraturan Walikota yang mengharmonisasikan regulasi, serta penerapan digitalisasi manajemen aset berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dan pembayaran non-tunai (cashless system).