"ABSTRAK
Hibah merupakan perjanjian di mana seseorang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang kepada pihak lain selama hidupnya. Praktik hibah tanah secara lisan masih umum terjadi di masyarakat, terutama dalam lingkungan kekerabatan yang dilandasi rasa saling percaya. Namun, ketika objek hibah menjadi aset publik seperti tanah Sekolah Dasar Negeri (SDN), timbul persoalan hukum terkait bukti dan legalitas peralihan hak. Penelitian ini menganalisis kekuatan hukum hibah lisan dari perspektif fiqh Islam dan hukum perdata, dengan studi kasus tanah SDN 212 di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis literatur hukum Islam, hukum perdata, dan pendapat ahli fiqh kontemporer. Dalam fiqh, hibah lisan sah jika disertai ijab-qabul dan penyerahan hak nyata (qabdh), sementara hukum positif mensyaratkan bukti tertulis dan pencatatan resmi. Penelitian menemukan bahwa hibah tanah kepada pemerintah dilakukan secara lisan berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun ketiadaan dokumentasi formal serta tidak adanya kesepakatan antara Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Batanghari menyebabkan sengketa hukum. Pengadilan Negeri Jambi memenangkan gugatan Hermanto sebagai pemilik sah berdasarkan sertifikat tahun 1986. Temuan ini menekankan pentingnya pembuktian kuat dan pencatatan hukum dalam praktik hibah untuk melindungi hak kepemilikan dan mencegah konflik di masa depan
"