"Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXIII/2025
mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Batanghari di Provinsi Jambi. Permasalahan penelitian meliputi penulisan nama “Batanghari”
tanpa spasi, penetapan tanggal pembentukan daerah, serta pertimbangan hakim Mahkamah
Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terkait penulisan nama daerah dan tanggal
pembentukan Kabupaten Batang Hari.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan historis. Sumber
data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan
dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi
menyatakan penulisan “Batanghari” tanpa spasi bertentangan dengan prinsip otonomi daerah
dan identitas lokal karena tidak sesuai dengan sejarah serta penggunaan nama “Batang Hari”
yang telah berlaku sebelumnya. Namun, Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan
tanggal 29 Maret 1956 sebagai tanggal yuridis pembentukan daerah, sedangkan tanggal 1
Desember 1948 tetap diakui sebagai hari jadi Kabupaten Batang Hari berdasarkan peraturan
daerah setempat. Putusan tersebut menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi dalam
melindungi identitas lokal dan menegakkan prinsip konstitusi.
"