"Sengketa tanah, yang sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan batas-batas tanah warisan dan peningkatan nilai ekonomis tanah, menjadi salah satu sumber konflik sosial di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, serta warga yang bersengketa, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa, memainkan peran sentral sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah, sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengaduan kepada kepala dusun, pemanggilan para pihak oleh kepala desa, pengumpulan data dan bukti terkait riwayat tanah, dan pelaksanaan mediasi yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh Pemerintah Desa dinilai efektif dalam meredam konflik dan mencapai kesepakatan damai di antara warga. Pendekatan ini dianggap lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Meskipun demikian,
Mediation, Rantau Rasau II Village.
olusi yang dihasilkan memiliki kelemahan karena tidak bersifat mengikat secara hukum dan berpotensi untuk digugat kembali di kemudian hari.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Sengketa Tanah, Peran Pemerintah Desa,
Mediasi, desa rantau rasau II
"