"Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah
poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat
menerima keadaan ini. dalam beberapa kasus, istri memberikan izin kepada suami
untuk berpoligami setelah mengetahui dirinya tidak dapat memberikan keturunan,
namun izin tersebut diberikan setelah suami menikah lagi tanpa izin pengadilan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan izin istri sebagai syarat
sah permohonan poligami dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim
dalam memutus perkara tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan
tinjauan hukum tentang izin istri sebagai persyaratan permohonan poligami (studi
Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal) sebagai tujuan antaranya adalah untuk
mengetahui duduk perkara, dasar pertimbangan hakim, dan analisis hakim tentang
Poligami. Skripsi ini menggunakan pendekatan sebuah kasus (case approac)
dengan metode pengumpulan data dokumen yakni mencari dan mengumpulkan
data-data yang terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan
kesimpulan sebagai berikut: pertama, dalam duduk perkara Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kuala Tungkal mengabuli permohonan pemohon untuk
berpoligami. Kedua, Majelis hakim menetapkan poligami berdasarkan
kemaslahatan terbaik Pemohon dan termohon. Ketiga, keputusan Majelis Hakim
juga berdasarkan dengan tujuan dan prinsip syara’ yaitu kemaslahatan, upaya untuk
mencapai kemaslahatan tersebut sejalan dengan konsep maqasid syari’ah yang
lima.
"