NUR KHALIS. M (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. Other thesis, UIN STS JAMBI.
Full text not available from this repository.Abstract
"Skripsi ini membahas Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nommor 28 tahun 2016 Terhadap pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 di Kebupaten Tanjung Jabung Timur Perencanaan serta untuk mendeskripsikan apakah sesuai pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 di Kebupaten Tanjung Jabung Timur Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Data penelitian ini diambil dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendeskripsikan Implementasi Pelayanan Administrasi Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 di Kebupaten Tanjung Jabung Timur Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data model induktif, yaitu analisis yang dimulai dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, validasi data dan analisis data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat baik dimana terdapat tiga indikator kualitas pelayanan yang diterapkan oleh BPN Tanjung Jabung Timur diantaranya: pertama Tepat Waktu yaitu Pengurusan sertifikat tanah terkait dengan ketepatan waktu pelayanan, tergantung dengan berkas yang dibutuhkan dalam pembuatan sertifikat. Apabila persyaratan pembuatan sertifikat tersebut telah lengkap maka sertifkat tersebut akan cepat selesai. kedua tangung Jawab yaitu menjaga agar kepercayaan yang diberikan rakyat itu dapat bertahan pengertian legistimasi dari perspektif penguasa harus ditunjukkan dalam respon balik dari kekuasaan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pemberi kepercayaan, yaitu rakyat. "
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Divisions: | Fakultas Syariah > Ilmu Pemerintahan |
| Depositing User: | Munsia Andriani |
| Date Deposited: | 20 Oct 2026 07:42 |
| Last Modified: | 20 Oct 2026 07:42 |
| URI: | http://digilib.uinjambi.ac.id/id/eprint/9047 |
