Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan Pasal 173 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan fitnah sebagai salah satu penghalang hak mewarisi, sedangkan dalam fikih mawaris klasik fitnah tidak dikenal sebagai sebab terhalangnya seseorang menjadi ahli waris. Perbedaan tersebut menimbulkan kajian mengenai dasar penetapan fitnah sebagai penghalang hak mewarisi serta kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam (maqashid syari'ah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar penetapan fitnah sebagai penghalang hak mewarisi dalam Pasal 173 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis ketentuan tersebut berdasarkan perspektif maqashid syari'ah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 173 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kehormatan pewaris, mencegah seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum, serta menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan. Meskipun fitnah tidak disebutkan secara tegas sebagai penghalang kewarisan dalam kitab-kitab fikih klasik, ketentuan tersebut merupakan hasil ijtihad hukum yang didasarkan pada perlindungan terhadap kehormatan manusia, kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemaslahatan. Ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah, ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid), khususnya dalam menjaga kehormatan (hifzh al-'irdh),menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga harta (hifzh al-mal), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 173 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk pembaruan hukum Islam di Indonesia yang tetap sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan utama syariat Islam.