Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta meninjau kesesuaiannya dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah ( Fikih Ketatanegaraan Islam). UU P2SK memperkuat peran OJK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan luas dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuanga. Namun, penguatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan independensi serta bertanggungjawaban lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normative dengan teknis analisis deskriptip kualitatif, mengkaji ketentuan hukum positif dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah dusturiyah seperti prinsip keadilan, amanah, dan akuntabilitas penguasa terhadap rakyat. Hasil penelitian menunjukan bahwasecara yuridis, UU P2SK memperjelas kedudukan OJK sebagai lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pihak lain namun tetap harus mem- pertanggungjawabankan kebijakan dan kinerjanya kepada public dan DPR. Dalam perpektif fiqih siyasah dusturiyah, independen ini sejalan dengan konsep al- huriyyah (kebebasan yang bertanggung jawab) selama tetap dalam koridor maslahah‟ammah (kepentingan umum)dan tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip syura (musyawarah) dan hisbah (pengawasan public). Penelitian ini me- nyimpulkan bahwa independensi OJK sebagaimana diatur dalam UU P2SK dapat diterima dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah, selama lembaga ini tetap men- jaga prinsip akuntabilitas dan transparansi serta mengutamakan kemaslahatan public dalam menjalankan tugasnya.