Skripsi ini membahas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus Polsek Batin XXIV). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit serta untuk mendeskripsikan kendala dan upaya dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini diambil dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendeskripsikan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus Polsek Batin XXIV). Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analitik, dimana hasil analisa berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Polsek Batin XXIV dilakukan dengan penerapan Pasal 362 dan 363 KUHP berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012. Aparat kepolisian menempuh langkah represif berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, hingga penyerahan berkas perkara. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala utama berupa keterbatasan personel dibandingkan luasnya areal perkebunan, minimnya laporan pemilik lahan, serta sarana prasarana yang tidak memadai karena lokasi kebun berada di pelosok, berbukit, dan rawa. Selain itu, sebagian masyarakat cenderung enggan mengelola lahan sendiri dan memilih mencuri untuk memperoleh penghasilan. Upaya yang dilakukan Polsek Batin XXIV meliputi: (a) peningkatan profesionalitas aparat serta penambahan personel, (b) optimalisasi sarana prasarana dan kerja sama lintas lembaga maupun masyarakat, serta (c) penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian.