Masyarakat Desa Peninjauan bekerja sama dengan PT. Adimulia Palmo Lestari mengelola kebun sawit seluas 3.226,46 hektar dengan sistem bagi hasil 50:50. Namun, ada lahan yang belum ditanami tetapi tetap mendapat bagian hasil, sehingga menimbulkan keraguan tentang keadilan dan kejelasan hukum kerja sama tersebut menurut prinsip Islam, Sebagai tujuan antaranya adalah untuk untuk mengetahui praktik sistem bagi hasil antara pemilik lahan kebun kelapa sawit dan PT. Adimulia Palmo Lestari di Desa Peninjauan Kabupaten Batanghari dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan kebun kelapa sawit dengan PT. Adimulia Palmo Lestari di Desa Peninjauan Kabupaten Batanghari. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (Field research), penelitian kualitatif, pendekatan yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Pertama Praktik Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Kebun Kelapa Sawit dan PT. Adimulia Palmo Lestari di Desa Peninjauan Kabupaten Batanghari, Kerja sama antara PT. Adimulia Palmo Lestari dan masyarakat Desa Peninjauan melalui KUD Lubuk Intan dengan sistem bagi hasil 50:50 dan mekanisme HGU Namun, pembagian hasil pada lahan kosong menimbulkan persepsi ketidakadilan, Kedua Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Kebun Kelapa Sawit Dengan PT. Adimulia Palmo Lestari di Desa Peninjauan Kabupaten Batanghari Kerja sama bagi hasil antara PT. Adimulia Palmo Lestari dan masyarakat Desa Peninjauan melalui KUD Lubuk Intan pada dasarnya sesuai akad musyarakah karena melibatkan kontribusi lahan masyarakat dan pengelolaan serta pembiayaan perusahaan, sejalan dengan prinsip hifz al-mal, al-musawah, dan keadilan syariah. Namun, perhitungan hasil yang tetap memasukkan lahan kosong menimbulkan ketidakadilan jika tidak disepakati ikhlas, sehingga diperlukan transparansi dan musyawarah ulang agar tetap sesuai ketentuan hukum ekonomi syariah