Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) sebagai sebuah terobosan hukum. Lahirnya UU ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi ibu dan anak, namun implementasinya menimbulkan diskursus terkait kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum Islam dan dampaknya bagi tenaga kerja wanita. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Analisis dilakukan untuk menjawab dua permasalahan utama: (1) Bagaimana kesesuaian substansi UU KIA dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah? (2) Bagaimana implikasi yuridis penerapan UU KIA bagi tenaga kerja wanita di Indonesia? Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU KIA secara filosofis sangat selaras dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam pemeliharaan jiwa (hifdz an-nafs) dan keturunan (hifdz an-nasl) melalui kebijakan perpanjangan cuti melahirkan dan fokus pada periode emas anak. Namun, terdapat potensi benturan dengan prinsip pemeliharaan harta (hifdz al-mal) akibat risiko diskriminasi perekrutan dan stagnasi karir bagi perempuan. Secara yuridis, UU KIA memperkuat perlindungan hukum preventif dan represif bagi pekerja wanita, namun juga menciptakan potensi konflik norma dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan kebijakan mitigasi untuk memastikan UU KIA dapat mewujudkan kemaslahatan secara komprehensif tanpa mengorbankan posisi ekonomi perempuan di dunia kerja.