"Permasalahan pemberhentian perangkat desa sering kali muncul dalam
praktik pemerintahan desa, khususnya ketika dipengaruhi oleh dinamika politik
lokal. Salah satu bentuk permasalahan tersebut terjadi di Desa Sinar Kalimantan,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana perangkat desa diberhentikan dengan
alasan perbedaan pilihan politik pasca pemilihan kepala desa. Tindakan tersebut
menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi bertentangan dengan prinsip
netralitas aparatur desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
praktik pemberhentian perangkat desa karena perbedaan pilihan politik di Desa
Sinar Kalimantan serta menganalisis implikasi hukum dari tindakan tersebut
ditinjau dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan prinsip tata kelola
pemerintahan desa yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan
pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa,
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa yang diberhentikan, serta
masyarakat setempat, dan didukung oleh data sekunder berupa peraturan
perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Data dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian
perangkat desa di Desa Sinar Kalimantan yang didasarkan pada perbedaan pilihan
politik tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
Tindakan tersebut bertentangan dengan asas netralitas aparatur pemerintahan desa,
prinsip keadilan, serta kepastian hukum. Selain itu, praktik tersebut
mencerminkan masih kuatnya sistem politik patronase dalam pemerintahan desa,
di mana pergantian kepala desa diikuti dengan pemberhentian perangkat desa
yang dianggap tidak sejalan secara politik, sehingga berdampak negatif terhadap
tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan demokratis."