"Skripsi ini bertujuan untuk membahas mengenai hak pengasuhan anak yang diambil
secara paksa dalam perspektif Hukum keluarga Islam, dengan menelaah Keputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 sebagai objek kajian utama.
Keputusan ini merupakan respon hukum terhadap permohonan uji materi yang
berkaitan dengan ketentuan hak asuh anak dalam sistem hukum nasional, khususnya
dalam kondisi perceraian dan konflik rumah tangga. Fenomena pengambilan paksa
anak oleh salah satu pihak tanpa dasar hukum yang sah sering menimbulkan
ketidakadilan, terutama terhadap ibu atau ayah yang secara hukum maupun agama
memiliki hak pengasuhan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta
prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur mengenai hak asuh (hadhanah). Dalam
hukum keluarga Islam, hak pengasuhan anak menekankan pada kemaslahatan anak
(mashlahah al-mahdhun), serta mempertimbangkan aspek kasih sayang, pendidikan,
dan perlindungan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum
Islam, pengambilan paksa anak tanpa dasar hukum dan tanpa mempertimbangkan
kepentingan terbaik anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip
keadilan dan perlindungan anak. Sementara itu, Keputusan MK No. 140/PUU-
XXI/2023 mempertegas pentingnya legalitas dalam pengasuhan anak serta
memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak anak dan orang
tua.Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengambilan paksa anak
tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai
syariah Islam. Oleh karena itu, penyelesaian konflik hak asuh harus dilakukan
melalui mekanisme hukum yang sah dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi
anak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam."