"Skripsi ini bertujuan untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung
(Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan langkah maju
dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Di sisi lain, Kompilasi
Hukum Islam (KHI) Pasal 115 mengatur mengenai perceraian di
pengadilan agama, khususnya terkait alasan-alasan yang dapat dijadikan
dasar gugatan cerai. Sinkronisasi antara Perma No. 7 Tahun 2022 dan KHI
Pasal 115 menjadi penting untuk memastikan penerapan hukum yang
efektif dan tidak bertentangan, terutama dalam perkara perceraian yang
semakin banyak dilakukan secara elektronik. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis kesesuaian antara kedua regulasi tersebut serta
mengidentifikasi potensi permasalahan dalam implementasinya. Dengan
pendekatan normatif dan analisis terhadap putusan pengadilan, penelitian
ini menemukan bahwa penerapan Perma No. 7 Tahun 2022 dalam perkara
perceraian memerlukan penyesuaian prosedural agar tetap selaras dengan
substansi hukum materiil yang diatur dalam KHI Pasal 115. Oleh karena
itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci untuk memastikan
kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam
perkara perceraian secara elektronik. "