Penelitian ini menganalisis efektivitas dan prosedur pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Tanjung Gedang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, yang dalam praktiknya dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam terhadap informan kunci (kepala desa, BPD, panitia seleksi, dan masyarakat), serta didukung oleh observasi dan studi dokumentasi regulasi terkait. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengombinasikan prinsip-prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi) dengan konsep otoritas tradisional dan patrimonialisme dari Max Weber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural administratif, tahapan rekrutmen perangkat desa di Desa Tanjung Gedang telah mengikuti kerangka regulasi formal yang berlaku, mulai dari pembentukan panitia hingga penetapan calon. Namun, pada dimensi substansi pelaksanaan, ditemukan distorsi akibat kuatnya pengaruh faktor non-formal. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan kualitas sumber daya manusia pendaftar, rendahnya transparansi dalam penyampaian informasi hasil penilaian, serta adanya bias hubungan kekerabatan (kinship relationships) dan kedekatan sosial yang mengintervensi pengambilan keputusan kepala desa. Kondisi ini memicu pudarnya objektivitas dan profesionalitas aparatur yang terpilih. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), standarisasi ujian seleksi yang akuntabel, serta komitmen penerapan sistem merit demi mewujudkan birokrasi desa yang bersih dan kompeten.