"Penelitian dalam bentuk tesis ini berjudul Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Penggunaan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan
bagaimana penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.
Teknik analisis penelitian menggunakan metode deskriptif analisis,
yaitu dengan cara memaparkan data dengan jelas dalam hal ini data
terkait dengan penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, kemudian dianalisis dengan konsep hukum Islam.
Data penelitian dihimpun dengan menggunakan data sekunder dan
primer. Data sekunder berupa buku, artikel dan jurnal yang membahas
tentang penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan sedangkan
data primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dan al-Qur‟an serta hadist yang membahas tentang
penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan.
Penelitian menemukan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat penggolongan narkotika, yaitu
narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.
Penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan hanya dapat
digunakan untuk narkotika golongan II dan narkotika golongan III,
sedangkan golongan I hanya sebagian saja yang dapat digunakan untuk
pelayanan kesehatan. Narkotika dalam hukum Islam termasuk dalam
kajian mukhaddirat. Hukuman yang tepat bagi penggunaan narkotika
adalah ta’zir. Akan tetapi, tinjauan hukum Islam terhadap pengggunaan
narkotika dalam pelayanan kesehatan diperbolehkan apabila dalam
kenyataanya tidak bisa atau tidak ditemukan benda halal (karena ada
unsur dharurat) untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan selain
narkotika.
Sejalan kesimpulan diatas, peneliti juga memberi saran agar
pengawasan penyalahgunaan narkotika diperketat lagi untuk
mengefektifkan undang-undang tersebut maka diperlukan bagi setiap
pimpinan daerah dan walikota untuk menyusun suatu perda guna
mengawasi dan mengontrol di tingkat daerah."