"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang tradisi jujuran dalam pernikahan adat Banjar perspektif maqashid syariah pada masyarakat di Kecamatan Betara. Kegunaan penelitian ini untuk melihat apakah tradisi jujuran sudah sejalan dengan maqashid syariah dan melihat dampak positif serta negatif yang terkandung di dalam tradisi jujuran.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan lapangan yang dilakukan di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah (1) adanya kebiasaan pelaksanaan tradisi jujuran pada masyarakat Banjar, (2) status hukum terhadap tradisi jujuran ditinjau dari perspektif maqashid syariah, (3) adanya dampak positif dan negatif dalam praktik tradisi jujuran. Pengujian hipotesis menggunakan analisis deskriptif dengan mengelompokkan data dan melakukan interpretasi.
Penelitian ini menghasilkan tiga hal yaitu: (1) terjadinya praktik jujuran di Kecamatan Betara, yang dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih selama tidak menimbulkan beban (musyawarah) bagi pihak mempelai laki-laki, (2) maqashid syariah dengan praktik jujuran memiliki keterkaitan fungsi yang penting terhadap perlindungan lima unsur pokok syariat (al-daruriyyat al-khamsah), selama tidak menimbulkan beban bagi pihak mempelai laki-laki, (3) terdapat dampak positif yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak keluarga, namun, dampak negatif pada praktik jujuran akan terjadi ketika tidak dijalankan sesuai proporsionalnya.
Adapun kesimpulan penelitian ini adalah praktik tradisi jujuran tetap boleh dilaksanakan, karena memiliki keterkaitan fungsi yang penting terhadap perlindungan lima unsur pokok syariat (al-daruriyyat al-khamsah) dengan menempatkan adat sebagai sarana mewujudkan tujuan suci pernikahan. Namun, harus tetap menginternalisasikan nilai-nilai musyawarah dalam tradisi jujuran untuk memastikan praktik tersebut tetap berada pada koridor kemaslahatan yang selaras dengan spirit hukum Islam. Kemudian, perlu melakukan moderasi agar tradisi tetap berfungsi sebagai instrumen pemuliaan tanpa mengabaikan prinsip kemudahan (taysir). "