"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
dalam penyelenggaraan jalan di Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan serta ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Urgensi
penelitian ini didasarkan pada kondisi ruas Jalan Provinsi P.031 yang telah
ditetapkan sebagai jalan provinsi melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor
909/KEP.GUB/DPUPR.5/2023, namun hingga penelitian dilakukan masih
mengalami kerusakan dan belum memperoleh penanganan fisik secara optimal,
sehingga berdampak terhadap mobilitas dan aktivitas masyarakat. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan fakta yang ditemukan di lapangan. Data diperoleh melalui observasi,
wawancara dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi, Pemerintah Desa Lambur II, dan
masyarakat, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
normatif Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam
penyelenggaraan jalan provinsi yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan. Namun, secara empiris kewenangan tersebut
belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara, belum terdapat
penanganan fisik pada ruas jalan di wilayah Desa Lambur II selama kurang lebih
tiga tahun, sedangkan penanganan yang dilakukan pemerintah desa masih bersifat
sementara. Pemerintah Daerah Provinsi telah melakukan perencanaan dan
pengusulan penanganan, tetapi belum terealisasi dalam bentuk pekerjaan fisik.
Ditinjau dari konsep Mas’uliyyah al-Hakim dalam Siyasah Dusturiyah, kondisi
tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan
kemaslahatan masyarakat belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini
menegaskan perlunya realisasi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah
melalui penanganan jalan secara nyata agar kebutuhan masyarakat terhadap akses
jalan yang layak dapat terpenuhi serta mendukung kelancaran aktivitas sosial
ekonomi masyarakat."