"Penelitian ini mengkaji sanksi pidana terhadap kasus pengoplosan minyak yang
terjadi di PT Pertamina Patra Niaga dengan meninjau perspektif hukum Islam dan
hukum positif di Indonesia. Kasus pengoplosan BBM ini memunculkan persoalan
serius yang berdampak luas, tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan bagi
negara dan perusahaan, tetapi juga merusak kepercayaan publik, membahayakan
konsumen, dan menurunkan reputasi Pertamina sebagai Badan Usaha Milik
Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan dan efektivitas
sanksi pidana menurut kedua sistem hukum, serta membandingkan pendekatan
hukum Islam yang menegaskan prinsip kejujuran, keadilan, dan larangan
penipuan dalam transaksi bisnis dengan mekanisme penegakan hukum positif
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi serta peraturan terkait lainnya. Metode yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan analisis literatur dan dokumentasi bahan hukum primer serta
sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam,
pengoplosan minyak digolongkan sebagai tindak penipuan (tadlis) dan
kecurangan, diharamkan serta dikenai sanksi ta’zir yang fleksibel mulai dari
denda, penjara, hingga hukuman sosial untuk memberi efek jera dan memulihkan
hak korban. Sedangkan menurut hukum positif, perbuatan ini merupakan tindak
pidana yang diancam dengan hukuman penjara hingga enam tahun dan denda
miliaran rupiah, serta sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha. Kedua
sistem hukum memiliki titik temu dalam menegaskan perlunya penegakan sanksi
yang tegas, adil, dan komprehensif untuk memberikan efek jera, melindungi
kepentingan konsumen, serta menjaga integritas tata kelola distribusi BBM
nasional. Sinergi antara nilai-nilai syariah dan aturan hukum positif dinilai penting
untuk memperkuat efektivitas penindakan dan mencegah terulangnya praktik
serupa di masa mendatang.
Kata kunci: sanksi pidana, oplos minyak, Pertamina, hukum Islam, hukum
positif, penegakan hukum, ta'zir"