"Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
mewajibkan setiap pemerintah daerah dan desa untuk menyediakan layanan
perpustakaan yang memenuhi standar koleksi, pengelolaan, dan pendanaan sebagai
bagian dari pelayanan publik di bidang literasi. Namun dalam praktiknya, banyak
perpustakaan desa belum mampu memenuhi ketentuan tersebut secara optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2007 pada Pojok Baca Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Pembarap
Kabupaten Merangin serta mengkaji peran pemerintah desa dan faktor-faktor
penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kepala Desa, perangkat
desa, pengelola pojok baca, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan perpustakaan desa belum berjalan secara optimal, terutama
pada aspek penyediaan koleksi, pendanaan, dan sarana prasarana. Meskipun telah
terdapat pengelola perpustakaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala
Desa, namun belum didukung oleh alokasi anggaran desa yang berkelanjutan.
Kondisi ini menyebabkan pojok baca belum mampu berfungsi secara maksimal
sebagai pusat layanan literasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen
pemerintah desa dalam penguatan kebijakan anggaran, pengembangan koleksi, dan
peningkatan kapasitas pengelola agar tujuan Undang-Undang Perpustakaan dapat
tercapai secara efektif di tingkat desa. "