"Skripsi ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kecamatan
Sekernan dalam penetapan dan penegasan batas desa antara Desa Berembang dan
Pematang Pulai, mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat, serta mengkaji
kendala yang dihadapi dalam proses penetapan batas wilayah administratif untuk
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menerapkan
pendekatan kualitatif dengan prosedur penghimpunan data yang meliputi
wawancara mendalam terhadap para informan, pengamatan langsung di lokasi
penelitian, serta peninjauan dokumen pendukung. Berdasarkan analisis data
tersebut, ditemukan bahwa Pemerintah Kecamatan Sekernan telah melaksanakan
perannya sesuai Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 melalui empat tahapan:
persiapan, pelaksanaan pengukuran, musyawarah kesepakatan, dan pelaporan
kepada Bupati, dengan menjalankan fungsi koordinasi dan mediasi secara optimal.
Partisipasi masyarakat berlangsung aktif melalui penyediaan informasi historis,
pendampingan survei lapangan, dan keterlibatan dalam musyawarah desa yang
didukung budaya musyawarah kuat. Namun, proses penegasan batas menghadapi
empat kendala utama: perbedaan persepsi dan klaim sepihak termasuk sengketa
tanah Bapak Amat Pateh, ketiadaan dokumentasi lengkap dan data historis,
ketiadaan data spasial akurat, serta konflik meluas dengan desa tetangga (Kedotan
dan Simpang Pulai) yang menyebabkan proses belum terselesaikan setelah 1,5
tahun. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan melalui
penyediaan mediator profesional, intensifikasi koordinasi antarinstansi, serta
penyusunan dokumentasi lengkap dan basis data terpadu berbasis teknologi GPS
untuk menyelesaikan perbedaan persepsi dan mencapai kesepakatan objektif dalam
penetapan batas desa."