"Perkembangan pesat lembaga pendidikan, termasuk pesantren, menuntut adanya strategi manajemen yang efektif untuk memastikan peningkatan mutu layanan. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana peran Direktur dalam mengelola sarana prasarana dan administrasi secara strategis untuk mendukung mutu layanan pesantren secara holistik, terutama mengingat kekhasan dan kompleksitas pengelolaan di lingkungan pesantren. Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana Direktur Pondok Karya Pembangunan (PKP) Al-Hidayah Provinsi Jambi merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi untuk meningkatkan mutu layanan, dengan penekanan khusus pada pengembangan fasilitas pesantren dan layanan administrasinya. Studi ini memiliki relevansi tinggi mengingat peran krusial pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan tantangan dalam memastikan kualitas layanan di tengah dinamika perubahan.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data penelitian dikumpulkan melalui serangkaian wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, observasi langsung terhadap kondisi fasilitas dan aktivitas administrasi di pesantren, serta analisis dokumentasi internal yang relevan.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa Direktur PKP Al-Hidayah Provinsi Jambi dalam meningkatkan mutu layanan pesantren melakukan serangkaian strategi yang komprehensif dimulai dari perencanaan strategis yang meliputi (a) analisis internal dan eksternal, (b) pemilihan strategi, (c) digitalisasi sistem pelayanan administrasi (d) hingga perumusan kebijakan mutu layanan. Dalam tahap implementasi, direktur menerapkan pendekatan holistik dengan (a) pembentukan koordinator, (b) diversifikasi sumber pendanaan (c) penguatan kolaborasi eksternal, (d) pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas, (e) pengembangan layanan administrasi berbasis digital (f) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta (g) perencanaan dan desain master plan. Aspek evaluasi strategi dilakukan melalui (a) supervisi program dengan pengamatan langsung dan laporan, (b) rapat evaluasi rutin, (c) serta audit dan verifikasi berkala kondisi sarpras dan sistem administrasi.
"