Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Jambi melalui kerangka Maqashid Syariah sebagai instrumen evaluasi kelembagaan. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya ketidakseimbangan antara potensi dan realisasi penghimpunan ZIS, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, serta belum optimalnya pendistribusian dan program pemberdayaan mustahik. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan tata kelola yang tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga berorientasi pada pencapaian kemaslahatan yang menjadi inti dari Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan fenomenologis. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap proses operasional lembaga, wawancara mendalam dengan pengurus BAZNAS, muzakki, dan mustahik, serta analisis dokumentasi berupa laporan tahunan dan dokumen kelembagaan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tantangan, strategi, dan tingkat keselarasan antara praktik pengelolaan ZIS dengan nilai-nilai Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Jambi telah melakukan berbagai inovasi dalam penghimpunan ZIS, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan penguatan kapasitas amil. Namun demikian, penerapannya belum sepenuhnya memenuhi indikator Maqashid Syariah, terutama pada aspek peningkatan kemandirian ekonomi mustahik, perlindungan harta, dan pemerataan manfaat. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi zakat masyarakat, keterbatasan transparansi publik, lemahnya integrasi data, serta kurangnya inovasi program yang berbasis produktivitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan ZIS menuntut integrasi yang lebih kuat antara prinsip Maqashid Syariah dengan sistem tata kelola modern. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan akuntabilitas, digitalisasi layanan, penguatan kolaborasi antarlembaga, serta pengembangan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan model pengelolaan zakat yang lebih efektif dan berorientasi kemaslahatan sosial di Indonesia.