"Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara (IKN) melalui pendekatan yuridis normatif dengan mengintegrasikan
perspektif fiqh siyasah dan UUD 1945. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama:
pemenuhan aspek formil dan materiil dalam pembentukan UU IKN, penilaian UU
IKN dalam perspektif fiqh siyasah, serta perbandingan kedua perspektif untuk
menilai kesesuaian dan implikasi kebijakan pemindahan ibu kota. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun tahapan formal pembentukan UU IKN mengikuti
ketentuan UU 12/2011, prosesnya dinilai terlalu cepat dan kurang melibatkan
partisipasi publik. Secara materiil, terdapat potensi disharmoni terkait kewenangan
Otorita IKN dan prinsip otonomi daerah. Dalam fiqh siyasah, kebijakan ini dapat
diterima apabila memenuhi prinsip maslahah, keadilan, amanah, serta musyawarah,
dengan tetap memperhatikan hak masyarakat terdampak dan lingkungan hidup.
Perbandingan kedua perspektif menunjukkan bahwa fiqh siyasah dan UUD 1945
memiliki titik temu dalam menekankan keadilan, partisipasi, dan kemaslahatan.
Sintesis keduanya menegaskan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota harus
dilaksanakan secara transparan, konstitusional, dan berorientasi pada kemaslahatan
umum. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan evaluasi
kebijakan publik berbasis nilai syariah dan konstitusional.
Kata Kunci: UU IKN, Fiqh Siyasah, UUD 1945, Politik Hukum, Maslahah."