Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 36/PUU-XX/2022 atas pengujian Undang-Undang (Judicial Reviw) Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang di ajukan oleh dua puluh sembilan orang pemohon yang merupakan Content Creator. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penolakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XX/2022 atas Pengujian Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia menurut asas dan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. Metodologi Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Jenis data bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XX/2022 yang pengucapan keputusannya tertanggal pada Rabu 20 Juli 2022, yang menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon. Negara Indonesia sebagai negara hukum atau konstitusional demokratis haruslah memberikan kebebasan berekspresi kepada warganya, sebab telah diamanatkan di dalam UUD 1945 sebagai dasar negara Hukum Indonesia. Penulis juga menyimpulkan ada beberapa dampak dengan terjadinya penolakan tersebu, yaitu : 1) indeks demokrasi yang menurun 2) menimbulkan ketidakpastian hukum 3) kerugian bagi para terlapor terhadap kebebasan berekspresi.