Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tuntutan nafkah ‘iddah pasca perceraian yang dilakukan masyarakat di Taman Seri Indah, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia, serta membandingkannya dengan ketentuan Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang. Fokus kajian ini adalah melihat bagaimana peran Tuan Guru dalam menentukan besaran nafkah ‘iddah, sejauh mana praktik tersebut dipatuhi oleh mantan suami, serta relevansinya apabila dibandingkan dengan keputusan resmi yang seharusnya diputuskan di Mahkamah Syariah.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap 11 orang informan yang terdiri daripada lima mantan isteri, lima mantan suami, dan seorang Tuan Guru yang berperan langsung dalam penyelesaian kasus perceraian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang serta literatur terkait hukum keluarga Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori keadilan, teori maslahah, serta teori perlindungan perempuan dan anak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tuntutan nafkah ‘iddah melalui Tuan Guru masih dilakukan oleh sebagian masyarakat kerana faktor kepercayaan agama, kemudahan akses, dan tradisi lokal. Namun, penetapan jumlah nafkah ‘iddah oleh Tuan Guru cenderung lebih kecil dibandingkan dengan ketentuan Mahkamah Syariah yang menetapkan nafkah berdasarkan permintaan isteri yang munasabah serta kemampuan suami. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahawa dari tahun 2022 hingga 2024 praktik rujukan ke Tuan Guru semakin menurun, menunjukkan adanya peningkatan kesedaran masyarakat untuk merujuk perceraian secara resmi ke Mahkamah Syariah.Kesimpulan penelitian ini adalah bahawa meskipun praktik melalui Tuan Guru masih relevan secara budaya dan sosial, namun dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, maslahah, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak.