"Keamanan informasi merupakan pilar fundamental dalam mendukung
kelangsungan tata kelola pemerintahan yang baik, terlebih bagi lembaga negara
seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berperan strategis dalam
penyelenggaraan pemilu. KPU Provinsi Jambi sebagai penyelenggara pemilu di
tingkat daerah menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola dan melindungi
informasi penting, terutama di tengah meningkatnya intensitas serta kompleksitas
ancaman siber. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk
menerapkan sistem pengamanan informasi yang sistematis, terstruktur, dan sesuai
dengan standar internasional, dalam hal ini ISO/IEC 27001. Penelitian ini
bertujuan untuk merancang sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)
berbasis ISO/IEC 27001 sebagai upaya mitigasi risiko dan peningkatan ketahanan
informasi di lingkungan KPU Provinsi Jambi. Pendekatan yang digunakan adalah
kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi langsung,
wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, serta analisis risiko
terhadap sistem informasi yang berjalan. Temuan dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa KPU Provinsi Jambi telah menerapkan sebagian elemen
keamanan informasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
namun belum memiliki kerangka kebijakan formal dan menyeluruh yang mengacu
pada ISO/IEC 27001. Terdapat pula keterbatasan dari aspek infrastruktur
teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan dokumentasi kontrol keamanan
yang berdampak pada efektivitas perlindungan informasi. Sebagai solusi strategis,
penelitian ini menghasilkan rancangan dokumen awal kebijakan keamanan
informasi yang disusun berdasarkan klausul inti ISO/IEC 27001. Dokumen
tersebut mencakup ruang lingkup organisasi, identifikasi isu internal dan eksternal
melalui analisis PESTLE, analisis risiko terhadap aset informasi, serta penetapan
peran dan tanggung jawab terkait pengelolaan keamanan informasi. Penyusunan
dilakukan dengan pendekatan Plan-Do-Check-Act (PDCA) untuk memastikan
keberlanjutan pengelolaan keamanan. Rekomendasi lanjutan mencakup pelatihan
internal pegawai, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta penerapan
audit dan review berkala guna menjaga kesesuaian sistem dengan dinamika
ancaman terkini. Melalui implementasi ISO/IEC 27001 secara bertahap dan
berkelanjutan, KPU Provinsi Jambi diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas
dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, sekaligus
membangun kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas proses
pemilu. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi lembaga pemerintah
dalam mengadopsi standar keamanan informasi global dalam konteks lokal."