"Nama : Muhamad Ridho Alfiqri
Nim : 106210055
Judul : Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Pengawasan Izin Edar Kosmetik Ditinjau Dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis Peran BPOM Dalam Pengawasan Izin Edar Zat Rias (Kosmetik) Studi Kasus Balai POM di Jambi, dan bagaimana Bagaimana pelaksanaan pengawasan BPOM di provinsi Jambi. Skripsi ini mengunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui pendekatan sosiologi hukum dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: BPOM memiliki peran sentral dan kewenangan yuridis dalam mengawasi peredaran produk kosmetik di Indonesia, dengan tanggung jawab yang mencakup penerbitan izin edar (notifikasi), pemeriksaan fasilitas produksi dan bahan baku sesuai standar Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), pengawasan dokumen informasi produk (DIP), evaluasi keamanan, manfaat, dan mutu produk sebelum beredar (pre-market), serta pengawasan pasca-peredaran (post-market) melalui inspeksi distribusi, toko daring dan luring, uji laboratorium, serta pemantauan iklan dan penandaan produk, di mana semua proses tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. pada tahun 2024, pengawasan dilakukan terhadap 505 item kosmetik, 679 sampel diuji dengan hasil sebagian besar memenuhi ketentuan, serta ditemukan 57 item kosmetik TIE di 16 sarana distribusi dari total 238 sarana, sementara dari sisi pengawasan iklan, telah diawasi 237 iklan dari berbagai media, dengan temuan 28 iklan tidak memenuhi ketentuan; kegiatan intelijen dan penindakan juga dilakukan bersama aparat hukum untuk memutus rantai peredaran produk ilegal, termasuk 22 kasus pelanggaran yang ditemukan sepanjang tahun, dan upaya edukasi publik dilakukan melalui 442 kegiatan KIE, di samping pelayanan pengaduan masyarakat melalui ULPK; meski demikian, pengawasan menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan SDM, belum terpenuhinya standar laboratorium, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran dan kapasitas pelaku usaha kecil, yang secara keseluruhan menjadi tantangan dalam memastikan pengawasan kosmetik yang optimal dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.
Kata Kunci : Peran, Pengawasan, Izin Edar, Kosmetik Ilegal"