Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana eksistensi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, juga untuk melihat seperti apa bentuk penyelesaian non yudisial terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian ini berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 serta meneliti dokumen-dokumen lainnya terkait dengan objek dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 dalam mekanismenya melibatkan kolaborasi antar kementerian dan lembaga negara melalui langkah strategis seperti rapat koordinasi, penyusunan rencana aksi, dan evaluasi secara berkala untuk rehabilitasi korban pelanggaran HAM. Kedua, Dalam perspektif normatif peraturan perundang-undangan menunjukan bahwa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena berada pada posisi yang lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki muatan terhadap perlindungan HAM juga sejalan dengan upaya perwujudannya melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023, sehingga muatan Inpres ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.