Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 atas maraknya kasus penghakiman massa hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan perbandingannya dengan Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian Yuridis Empiris dan Statue Approch dengan pendekatan-pendekatan teori hukum dan pendekatan konstitusional. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Sumber data sekunder dipeoleh dari dokumen dokumen resmi, buku-buku ilmiah hasil dari karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum ditengah masyarakat Indonesia terkhusus hal-hal yang berkaitan dengan penghakiman massa, dimana warga negara akhir-akhir ini terjadi penurunan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dimana warga lebih memilih untuk melakukan penghakiman massa terlebih dahulu sebelum di proses oleh lembaga penegak hukum. Selain itu, minimnya kesadaran mayoritas warga negara tentang sistem yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan di negara Indonesia juga menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya penghakiman massa dimana hal tersebut juga bertentangan dengan Fiqih Siyasah.