"Tujuan penulisan skripsi ini untuk menganalisis faktor-faktor pertimbangan
hakim, termasuk kapasitas finansial suami dan kebutuhan hidup istri dan anak
setelah perceraian.
Hakim dalam kasus ini memutuskan untuk menolak permohonan nafkah Iddah
sebesar Rp10.000.000 dan nafkah anak sebesar Rp4.000.000 yang diajukan oleh
istri, dengan alasan suami tidak mampu secara finansial, karena telah berhenti
bekerja di sektor tambang batu bara. Selain itu, pertimbangan hakim juga
didasarkan pada analisis kebutuhan dasar yang wajar dan kemampuan ekonomi
pihak yang terlibat. Dalam analisis ini, dijelaskan bagaimana hukum keluarga,
khususnya dalam konteks perceraian, mengatur kewajiban nafkah, baik untuk
Iddah maupun untuk anak. Meskipun suami mengklaim ketidakmampuannya,
hakim tetap berusaha menyeimbangkan antara hak-hak istri dan anak dengan
keadaan ekonomi yang sebenarnya. Analisis ini juga mencakup pemahaman
terhadap dasar hukum yang mendasari keputusan hakim serta implikasi sosial dan
hukum dari penolakan nafkah tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini
hakim dalam menetapkan besaran nafkah iddah dan nafkah anak menunjukkan
bahwa hakim berusaha untuk mencapai keseimbangan antara hak istri dan anak
dengan kewajiban suami,dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi
suami yang terbatas. Dalam analisis yuridis terhadap putusan perkara ini, hakim
telah mengambil langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI), yang mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah
kepada istri selama masa iddah dan kepada anaknya yang masih membutuhkan
nafkah.
"