"Penelitian ini membahas urgensi Perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perdebatan mengenai masa jabatan Kepala Desa tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemerintahan, tetapi juga menyentuh prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan, yakni pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, serta demokrasi lokal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, kajian ini menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan terbarunya, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang menegaskan pentingnya pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan masa jabatan dari enam tahun menjadi delapan tahun bertujuan untuk menjaga stabilitas kepemimpinan desa, menjamin kesinambungan pembangunan, dan mengurangi konflik politik akibat pemilihan yang terlalu sering. Dari sisi urgensi, Perubahan masa jabatan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi Kepala Desa untuk merealisasikan program pembangunan jangka menengah dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Namun demikian, kebijakan ini juga menyimpan potensi dampak negatif berupa konsentrasi kekuasaan yang lebih lama, menurunnya partisipasi masyarakat, serta melemahnya regenerasi kepemimpinan di tingkat lokal. Untuk itu, penelitian ini menegaskan bahwa Perubahan masa jabatan Kepala Desa hanya dapat membawa manfaat apabila disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif, evaluasi kinerja secara berkala, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, reformasi pengaturan masa jabatan Kepala Desa hendaknya tidak sekadar dilihat sebagai penyesuaian teknis, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan demokrasi desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
"