Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pemberhentian pimpinan lembaga negara, khususnya hakim Mahkamah Konstitusi, serta meninjau implikasinya terhadap asas independensi lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemberhentian hakim konstitusi serta prinsip dasar independensi peradilan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan prinsip internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan DPR dalam memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelampauan serta penyalahgunaan kewenangan menurut teori H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt. Kasus ini membuka ruang bagi intervensi politik terhadap lembaga yudikatif dan mengancam prinsip independensi kekuasaan kehakiman, yang seharusnya bebas dari pengaruh kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme hukum dan kesadaran konstitusional semua pihak sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.