"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 terhadap peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengadaan barang pada periode 2023–2024, dengan studi kasus di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. PP Nomor 11 Tahun 2021 memberikan dasar hukum yang kuat bagi BUMDes sebagai badan hukum yang berwenang mengelola usaha desa, termasuk dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi desa. Dalam implementasinya, BUMDes “Jaya Bersama” di Desa Tantan mulai kembali aktif melaksanakan pengadaan barang sejak tahun 2016, seperti kursi, sarung kursi, alat prasmanan, mesin molen, dan kipas blower. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya pemahaman pengurus terhadap regulasi, belum adanya standar operasional prosedur (SOP), lemahnya koordinasi antar-lembaga desa, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya dukungan anggaran yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BUMDes memiliki legitimasi hukum untuk menjalankan fungsi pengadaan barang, pelaksanaan di lapangan masih membutuhkan perbaikan dari sisi kelembagaan, administratif, dan teknis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, pembentukan SOP, digitalisasi sistem keuangan, serta penguatan koordinasi antara BUMDes, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Kata kunci: Analisis Yuridis, BUMDes, PP Nomor 11 Tahun 2021, Pengadaan Barang, Desa Tantan.
"