"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan antara Mahkamah Konstitusi
(MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai batas minimal usia calon kepala
daerah dalam Pilkada. Dualisme ini muncul karena adanya perbedaan waktu
pemenuhan syarat menurut kedua kedua lembaga tersebut, di mana MK melalui
Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa usia minimal dihitung
sejak penetapan pasangan calon, sedangkan MA dalam Putusan Nomor
23/P/HUM/2024 memutuskan bahwa usia minimal harus dipenuhi pada saat
pelantikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatifdengan pendekatan
interpretasi hukum, dan memanfaatkan teori kemandirian kekuasaan kehakiman
serta teori interpretasi hukum oleh Ronald Dworkin. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perbedaan ini mencerminkan ketidaksinkronan dalam sistem hukum dan
mengganggu kepastian hukum dalam proses demokrasi lokal. Penelitian ini
merekomendasikan adanya harmonisasi hukum dan penguatan mekanisme
koordinasi antar lembaga yudikatif untuk mencegah konflik interpretasi di masa
mendatang.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Calon Kepala
Daerah, Pilkada, Dualisme Putusan"