"Penelitian ini mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Jambi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang terdiri dari dua fokus utama: (1) untuk memahami bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Jambi, dan (2) untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas tersebut dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Jambi. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sementara itu, pengabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Berdasarkan teori yang digunakan, yaitu teori Yusuf (2014), terdapat tiga indikator: (1) Regulator, (2) Dinamisator, dan (3) Fasilitator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator tercermin dalam adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang perlindungan anak. Sebagai dinamisator, pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan, penanganan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung korban kekerasan pada anak. Sebagai fasilitator, pemerintah memfasilitasi pendampingan bantuan hukum, menyediakan psikolog, rumah aman, serta melaksanakan program shelter warga. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti terbatasnya sumber daya manusia, anggaran yang tidak memadai, dan keengganan korban untuk terbuka."