"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dan Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa Berbagai pandangan, baik yang mendukung maupun yang menolak, terus mempertanyakan kedudukan serta kewenangan lembaga penasihat ini. Awalnya dibentuk dengan nama Dewan Pertimbangan Agung (DPA), lembaga ini kemudian bertransformasi menjadi Dewan Pertimbangan Presiden dan ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan kritis, sebab secara normatif, lembaga pemberi nasihat seharusnya tidak berada di bawah otoritas pihak yang diberi nasihat. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berorientasi pada data sekunder (berasal dari kajian Pustaka dan jurnal-jurnal yang sesuai dengan penelitian). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis pendekatan konseptual.
Kata Kunci : Dewan Pertimbangan Presiden, , Kedudukan, Ketatanegaraan"