"Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 4 Tahun 2024 hadir sebagai dasar hukum dalam proses pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Bagi Hasil Pajak di tingkat desa, dengan fokus pada pembinaan dan pengawasan oleh camat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Namun, implementasinya di Desa Pasar Pelawan, Kecamatan Pelawan, masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain terbatasnya kapasitas aparatur desa, lemahnya fungsi pengawasan, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas peraturan tersebut dalam meningkatkan peran camat dalam pembinaan dan pengawasan ADD. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang menyoroti lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun peraturan tersebut telah menyediakan dasar hukum yang jelas, penerapannya belum berjalan maksimal. Berbagai kendala teknis dan struktural masih menjadi penghambat, sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi pengawasan, dan keterlibatan masyarakat yang lebih aktif.
Kata Kunci: efektivitas, pengawasan, camat, alokasi dana desa, regulasi daerah"