Kendaraan dinas merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen aset daerah yang berperan sebagai penunjang kinerja pemerintah daerah. Kendaraan dinas digunakan untuk mendukung mobilitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, pengawasan, dan kegiatan operasional pemerintahan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti penggunaan yang tidak sesuai peruntukan, lemahnya pengawasan, keterlambatan pembayaran pajak kendaraan, serta kurangnya pemeliharaan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pengelolaan kendaraan dinas serta dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitiankualitatifdenganpendekatanstudikasus.Teknikpengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah KabupatenMuaroJambi.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwakebijakan pengelolaan kendaraan dinas telah mengacu pada peraturan perundang- undanganyangberlaku,namundalampelaksanaannyamasihmenghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan internal, serta belum optimalnya sistem pendataan dan pemeliharaan kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan sanksi, serta perbaikan sistem pengelolaan kendaraan dinas agar dapat mendukung kinerja pemerintah daerah secara efektif dan efisien.