"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana
menggunakan surat palsu dalam jual beli tanah di wilayah hukum Polda
Jambi. Penelitian ini dikategorikan penelitian hukum empiris, dengan
menggunakan pendekatan kualitatif, yakni menerangkan masalah yang
menuntut peneliti membahas dan menangkap keadaan kondisi/situasi
yang diteliti secara mendalam dan meluas. Metode pengumpulan data
yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum pidana dan
hukum Islam, pemalsuan surat merupakan perbuatan terlarang karena
melanggar prinsip keadilan dan merugikan hak milik orang lain. Keduanya
memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan efek jera dan perlindungan
hukum, meskipun berbeda dalam sistem dan bentuk sanksi. Dan modus
operandi yang umum dilakukan pelaku adalah penggunaan surat atas hak
yang tidak sesuai antara data fisik dan data yuridis tanah, seperti
ketidaksesuaian lokasi, manipulasi batas dan luas tanah, serta
penggeseran koordinat wilayah. Upaya preventif berfokus pada
pencegahan sejak awal melalui edukasi, integrasi data, dan penguatan
sistem verifikasi, sehingga praktik pemalsuan semakin sulit dilakukan oleh
pelaku. Sementara itu, upaya represif berfokus pada penindakan terhadap
pelaku yang melanggar hukum, penerapan sanksi pidana yang tegas, dan
koordinasi antar instansi untuk memperkuat proses peradilan.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Surat Palsu, Hukum Pidana dan Hukum
Islam."