"Latar Belakang: Mengetahui susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024.
Menganalisis kebijakan efisiensi penyusunan OPD tersebut ditinjau dari perspektif
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (penelitian hukum
yang mengkaji bahan pustaka/hukum tertulis) dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach).
Hasil: Secara Struktur dan Prosedur: Susunan OPD Kabupaten Muaro Jambi terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 22 dinas (Tipe A, B, dan
C), 6 badan, serta 11 kecamatan. Proses pembentukannya telah sah secara hukum
karena telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur. Secara Substansi Kebijakan
Efisiensi: Ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2014, efisiensi secara prosedural sudah
terpenuhi, namun memiliki dua catatan penting: 1. Penetapan seluruh kecamatan
menjadi Tipe A dinilai kurang proporsional karena mengabaikan perbedaan beban
kerja riil antarwilayah. 2. Penggabungan beberapa urusan ke dalam satu dinas
memang efisien secara struktur, tetapi berpotensi menurunkan kualitas pelayanan
publik jika tidak dibarengi dengan evaluasi fungsional.
Simpulan: Diperlukan adanya evaluasi berkala yang berbasis pada analisis beban
kerja yang nyata di lapangan.
Kata Kunci: Kebijakan Efisiensi, Organisasi Perangkat Daerah, Hukum Tata
Negara."