"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar gugatan serta pertimbangan
hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi dalam
Putusan Nomor 12/G/2023.PTUN.Jbi, terkait sengketa atas Keputusan Bupati
Sarolangun Nomor 332/DPMD/2022 tentang penetapan Kepala Desa Tendah.
Permasalahan bermula dari pemilihan kepala desa serentak yang menghasilkan
perolehan suara imbang antara dua calon, yakni Ali Hanafiah dan Beni Tarmulis.
Penetapan pemenang yang dilakukan berdasarkan tafsir panitia terhadap peraturan
daerah dianggap merugikan Ali Hanafiah, sehingga ia menggugat keputusan
tersebut ke PTUN Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif
dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap data sekunder berupa dokumen
hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa PTUN Jambi mengabulkan gugatan Penggugat dan
membatalkan SK Bupati Sarolangun, serta memerintahkan pelaksanaan pemilihan
ulang. Putusan ini dinilai mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan
perlindungan hak warga negara. Penelitian ini memberikan kontribusi pada
pemahaman peran peradilan dalam mengawasi tindakan administratif pemerintah,
serta pentingnya tata kelola pemilihan kepala desa yang demokratis dan transparan."