"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan yang
diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam menertibkan kendaraan tidak
berizin, khususnya angkutan travel ilegal yang beroperasi tanpa izin trayek.
Fenomena ini menjadi perhatian karena keberadaan travel ilegal tidak hanya
melanggar peraturan, tetapi juga berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat
dan membahayakan keselamatan penumpang. Metode penelitian yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori implementasi
kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Dinas Perhubungan Kota Jambi telah melakukan sejumlah langkah strategis, seperti
sosialisasi kepada masyarakat, pemberian insentif kepada angkutan legal, serta
pelaksanaan razia kendaraan ilegal. Namun, implementasi kebijakan masih
menghadapi berbagai kendala, Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan
anggaran Kedua, lemahnya koordinasi antarlembaga, Ketiga rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya menggunakan transportasi resmi. Selain itu, pelaku
travel ilegal juga menggunakan strategi tertentu untuk menghindari penindakan
hukum, seperti mengarahkan penumpang untuk mengaku sebagai keluarga.
Kesimpulannya, kebijakan penertiban yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
Kota Jambi telah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan peningkatan sinergi
lintas sektor, sosialisasi berkelanjutan, serta pembaharuan regulasi agar penertiban
dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
"