Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tumpang tindih kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sengketa pertanahan yang mengandung aspek keperdataan dan administrasi negara. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXIII/2025 terhadap kewenangan Peradilan Umum dan PTUN di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 77/PUU-XXIII/2025 menegaskan PTUN sebagai forum utama untuk menguji keabsahan sertifikat atau keputusan tata usaha negara, sedangkan Peradilan Umum berwenang menyelesaikan aspek keperdataannya. Putusan ini diharapkan mampu menciptakan harmonisasi kewenangan, meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya sistem peradilan yang efektif dan efisien.