"Penelitian ini membahas tentang Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan
Perspektif Mazhab Fiqih, serta relevansinya dengan hukum positif di Indonesia.
Fenomena talak di luar pengadilan masih banyak terjadi di masyrakat muslim
Indonesia, khususnya di daerah yang minim pemahaman hukum. Dalam fiqih
klasik, talak dipandang sah apabila diucapkan oleh suami dengan memenuhi
rukun dan syaratnya, tanpa mempersyaratkan kehadiran hakim atau lembaga
peradilan. Namun, dalam konteks hukum nasional Indonesia, perceraian hanya
diakui apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawaninan dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif-analitis dengan pendekatan kepustakaan (library research). Sumber
data utama berasal dari kitab-kitab fiqih empat mazhab, literatur hukum islam,
jurnal-jurnal, serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa menurut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi’i, talak yang
dilakukan di luar pengadilan tetap sah secara agama, selama memenuhi syarat dan
rukun syar’i. Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, talak tersebut tidak
memiliki kekuatan hukum formal karena tidak dicatatkan di pengadilan. Oleh
sebab itu, pencatatan talak di Pengadilan Agama sangat penting sebagai bentuk
perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak serta untuk menjaga
tertib administrasi hukum keluarga."