"Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip maqashid
syariah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, menjelaskan implementasinya terhadap konsumen dalam
praktik jual beli online, serta mengidentifikasi prinsip maqashid syariah yang
relevan dalam perlindungan konsumen transaksi E-commerce. Penelitian
ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif
kualitatif yang mengombinasikan analisis norma hukum dengan kondisi
faktual di lapangan. Informan penelitian meliputi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen
Indonesia (YLKI) Provinsi Jambi, serta konsumen jual beli online.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 dalam praktik jual beli online belum optimal dalam
melindungi lima tujuan pokok syariat (al-kulliyat al-khams), khususnya
perlindungan harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), dan kehormatan (hifz alird). Praktik transaksi E-commerce masih diwarnai oleh ketidakjelasan
informasi produk, lemahnya jaminan pemenuhan hak konsumen, serta
terbatasnya akses terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian
sengketa yang efektif, sehingga konsumen rentan mengalami kerugian
material maupun nonmaterial.
Pendekatan maqashid syariah melalui kerangka Maqasid Legal
System menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan
hukum positif semata, karena menempatkan kemaslahatan dan keadilan
substantif sebagai tujuan utama perlindungan konsumen, baik secara
preventif, korektif, maupun edukatif. Berdasarkan teori sistem hukum
Lawrence M. Friedman, penelitian ini menemukan kelemahan pada aspek
struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu,
penelitian ini juga menawarkan penguatan ekosistem hukum ekonomi
syariah melalui pembentukan peradilan niaga syariah sebagai forum
penyelesaian sengketa yang berorientasi pada prinsip syariah,
pengembangan notaris syariah sebagai aktor preventif dalam pembentukan
akad yang sah dan berkeadilan, serta penguatan cyber security sharing
antar lembaga sebagai instrumen perlindungan sistemik dalam
menghadapi risiko transaksi ekonomi digital.
Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan konsumen
E-commerce di Indonesia memerlukan penguatan regulasi, kapasitas
kelembagaan, dan literasi hukum masyarakat secara berkelanjutan.
Integrasi prinsip maqashid syariah menjadi penting agar perlindungan
konsumen tidak hanya memberikan kepastian hukum formal, tetapi juga
mewujudkan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, se"