"Penelitian ini membahas kewenangan pemerintah dalam penerbitan visa haji
berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara dan Siyasah Syar’iyyah. Fokus
penelitian ini adalah menganalisis kewenangan pemerintah dalam penerbitan visa
haji, efektivitas fungsi pengawasan dan tanggung jawab negara terhadap
perlindungan jemaah dari penyalahgunaan visa haji non-prosedural, serta tinjauan
Siyasah Syar’iyyah terhadap regulasi visa haji dalam mewujudkan kemaslahatan
jemaah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Siyasah
Syar’iyyah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah dalam penerbitan visa haji
memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kewenangan tersebut meliputi
fungsi regulatif, administratif, serta koordinatif dan diplomatik dengan Pemerintah
Arab Saudi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala,
seperti keterlambatan penerbitan visa, kesalahan administrasi, serta kurang
optimalnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, masih ditemukannya penggunaan
visa non-prosedural menunjukkan bahwa fungsi pengawasan terhadap
penyelenggara haji dan biro perjalanan belum berjalan secara optimal sehingga
berpotensi merugikan jemaah. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa
kewenangan pemerintah dalam penerbitan visa haji telah sesuai dengan prinsip
negara hukum dan memiliki landasan yuridis yang jelas. Namun, diperlukan
penguatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan perlindungan
hukum bagi jemaah. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, regulasi visa haji
merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai ulil amri dalam
mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kemudaratan bagi
jemaah haji.
Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah, Visa Haji, Hukum Tata Negara,
Perlindungan Hukum, Siyasah Syar’iyyah"