"Pembuatan laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan atas aktivitas pengelolaan. Untuk mencapai laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas harus diupayakan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Partai Politik dalam pasal 13 menyebutkan bahwa partai politik merupakan organisasi nirlaba. Dan untuk organisasi nirlaba DSAK IAI mengesahkan (ISAK 35) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidimpuan dengan objek penelitian DPC PKB Kota Padangsidimpuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelaporan keuangan pada Partai Kebangkitan Bangsa Kota Padangsidimpuan apakah telah sesuai dengan apa yang tercantum pada ISAK No 35 dan untuk mengetahui faktor penghambat ketidaksesuaian laporan keuangan pertanggungjawaban partai politik dengan ISAK No 35.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan DPC PKB Kota Padangsidimpuan belum sesuai dengan penyusunan format pelaporan keuangan entitas nirlaba yang ada dalam ISAK 35. DPC PKB Kota Padangsidimpuan hanya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari APBD setiap tahun sesuai dengan Permendagri No.78 Tahun 2020. Adapun faktor penghambat ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan DPC PKB Kota Padangsidimpuan yaitu; kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No 35, kurangnya edukasi tentang ISAK 35 kepada pengelola keuangan DPC PKB Kota Padangsidimpuan dan pengurus partai yang tidak berlatar belakang ekonomi atau akuntansi.
"