Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akurasi dan ketepatan penetapan hak milik atas tanah berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2022 serta mengidentifikasi kendala yuridis dalam implementasinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana analisis yuridis terhadap akurasi dan ketepatan penetapan hak milik atas tanah berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2022, dan apa saja kendala yuridis yang dihadapi dalam implementasi peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan penetapan hak atas tanah tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal pejabat pertanahan, tetapi juga oleh ketepatan prosedur, keakuratan data fisik dan yuridis, serta kekuatan pembuktian hak. Dalam praktiknya, ditemukan adanya cacat administratif seperti kesalahan verifikasi data, ketidaksesuaian pengukuran, serta tidak terpenuhinya prosedur pendaftaran tanah yang mengakibatkan pembatalan sertipikat oleh pengadilan. Selain itu, terdapat beberapa kendala yuridis dalam implementasi Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2022, yaitu kurangnya koordinasi antar instansi, perbedaan interpretasi batas dan dasar kepemilikan tanah, serta lemahnya dokumentasi dan bukti kepemilikan.