"Studi ini membahasa terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUUXXIII/2025 yang secara jelas melarang Wakil Menteri menggabungkan kedudukan
lain dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Pokokutama pembahasan adalah
mengkaji pertimbangan hukum hakim konstitusi serta konsekuensi yuridis putusan
tersebut terhadap sistem ketatanegaraan dan prinsip penyelenggaraan kekuasaan
negara yang baik /good governance. Metode studi yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Temuan
kajian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dilandasi oleh keharusan
menciptakan kepastian hukum, menghindari pertentangan kepentingan, serta
menjamin profesionalisme pelaksana negara sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal
17 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah menekankan
bahwa larangan penggabungan kedudukan bagi Wakil Menteri merupakan
perwujudan konkret dari dasar negara hukum, penguatan mekanisme sistem
pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan, serta penerapan moralitas konstitusi
dalam praktik pemerintahan. Bertujuan mengimplementasikan putusan secara
bertahap tanpa menyebabkan destabilisasi administratif, Mahkamah memberikan
masa peralihan selama dua tahun agar lembaga legislatif selaku pembentuk undangundang dapat segera merevisi ketentuan hukum guna memberikan kepastian terkait
larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, seperti komisaris BUMN. Selain itu,
Mahkamah mengusulkan agar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
segera direvisi secara formal oleh lembaga pembentuk undang-undang guna
memberikan kepastian hukum yang langgeng. Secara menyeluruh, putusan ini
menutup ruang tafsir normatif yang selama ini memicu perdebatan, sekaligus
menjadi fondasi konstitusional untuk mewujudkan birokrasi akuntabel, dan bebas
dari penyalahgunaan wewenang.
"