Elian, Desna (2024) Pengaturan Ketertiban Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum (Studi Pada Eleu Cafe Kota Jambi). Other thesis, UIN STS JAMBI.
Full text not available from this repository.Abstract
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai pengaturan ketertiban umum yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum serta malihat penegakan pengaturan tersebut yang terfokus pada penyelenggaraan usaha yang dalam hal ini yakni pada Eleu Café yang mana Eleu Cafe dinilai menggangu ketertiban umum bagi masyarakat sekitar sehingga dilakukan Tindakan penyegelan oleh Satuan Polisi Paming Praja Kota Jambi. Sebagai tujuan penelitian ini di antaranya untuk mengetahui ketentuan pengaturan ketrtiban umum di Kota Jambi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum serta penegakannya pada Eleu Cafe. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara sebagai data perimer namun tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum sebagai aspek yuridis penelitian. Analisis dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan terkair serta teori-teori yang bersumber dari literatur terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan berikut: Pertama, Ketentuan pengaturan ketertiban umum pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum secara formil tidak memuat tujuan peraturan dibuat serta memerlukan adanya suatu pembaruan hukum yang lebih konferhensif dan sistematis dengan menggunakan metode omnibus law. Kedua, Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum pada Eleu Cafe dilakukan atas pengaduan masayrakat atas adanya bisingan pada kegiatan live music disk jokey (DJ) sehingga Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pihak yang berwenang mengambil tindakan berupa penyegelan hingga penerapak sanksi berupa pembayaran sejumlah denda sebagaimana yang ditentukan dalam peraturannya.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Juwita Asna Dewi, S.H.I |
| Date Deposited: | 31 Jul 2026 02:15 |
| Last Modified: | 31 Jul 2026 02:15 |
| URI: | http://digilib.uinjambi.ac.id/id/eprint/7411 |
